![](https://kilasjakarta.com/assets/images/news/2019/01/196-rups_rkap-3-44.jpg)
PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menetapkan target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp973,37 miliar, meningkat dibanding pendapatan tahun 2018 sebesar Rp777,5 miliar. Target pendapatan tersebut diperoleh dari jasa property industri Rp686,1 miliar, jasa pelayanan logistik Rp150,87 miliar, jasa pengelolaan air Rp45,22 miliar, dan jasa prima beton Rp91,18 miliar.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KBN (Persero) dengan agenda Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 yang digelar di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018.
RUPS tersebut dihadiri Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seluruh jajaran Komisaris dan Direrksi PT. KBN (Persero).
Selain mengesahkan (RKAP) Tahun 2019, RUPS juga mengesahkan beberapa hal penting diantaranya adalah; persetujuan prinsip untuk meminjam dari perbankan dengan jaminan aset guna pembiayaan kredit investasi tahun 2019, persetujuan pelimpahan kewenangan RUPS terkait investasi kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan dan realokasi anggaran antar program, perubahan penambahan atau penghapusan program atau kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi tahun 2019.
Persetujuan pembentukan anak perusahaan atas Rumah Sakit Umum & Pekerja sesuai Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 4 bahwa rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
Persetujuan pembentukan anak perusahaan di bidang usaha Logistik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat 2 bahwa kegiatan usaha jasa transportasi dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.
Direktur Utama PT. KBN (Persero) H.M. Sattar Taba menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi atas terselenggaranya RUPS yang berjalan lancar. ”Direksi dan seluruh jajaran perusahaan berkomitmen untuk memedomani keputusan RUPS,” katanya. (*)