H.M. Sattar Taba menerima pelakat dari Wakil Rektor IPDN Bidang Akademik, Dr. Hyronimus Rowa, M.Si usai Sidang Terbuka Doktor Ilmu Pemerintahan di Gedung Pascasarjana IPDN Kampus Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022.
H.M. Sattar Taba berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cum laude setelah Sidang Terbuka Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Dengan lugas ia memaparkan penemuannya yaitu Model OPAK dalam pengelolaan BUMN. Terdiri dari dimensi Operasional langsung, Pengendalian langsung, Ability (kemampuan) dan Kesempatan (opportunity).
_________________
Tepuk tangan membahana ketika Wakil Rektor IPDN Bidang Akademik, Dr. Hyronimus Rowa, M.Si menyatakan H.M. Sattar Taba berhak menyandang gelar doktor di depan namanya. Mantan Direktur Utama PT. KBN (Persero) ini berhasil meraih gelar doktor di usianya yang kini 67 tahun.
Hadir dalam kesempatan itu Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si (penguji/oponen ahli), Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si (penguji/oponen ahli), Prof. Dr. Mohammad Mulyadi, AP, M.Si (penguji/eksternal), Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU (promotor), Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS (co-promotor), Dr. Mansyur Achmad, M.Si (co-promotor), Dr. Rizari, MBA, M.Si (penguji/oponen ahli), Dr. Muhadam Labolo, M.Si (penguji/oponen ahli), Dr. Yana Sahyana, SH, MH (penguji/oponen ahli). Hadir pula para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta keluarga besar Sattar Taba.
Dalam sambutannya, Sattar Taba bercerita sewaktu muda dulu ia bercita-cita menjadi doktor dan menjadi direktur di perusahaan. Kemudian, sebagian besar masa hidup Sattar Taba dihabiskan mengabdi sebagai direktur di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama 40 tahun lebih ia mengabdi dan memimpin PT Semen Kupang, PT Semen Tonasa, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Terakhir, Sattar Taba memimpin Tiran Group, sebuah induk perusahaan swasta yang menaungi puluhan anak usaha.
Puluhan tahun menjadi direktur, cita-cita menjadi doktor belum juga tercapai. Kesibukan mengurus perusahaan membuatnya tak sempat melanjutkan kuliah. Tekadnya melanjutkan kuliah timbul kembali ketika ada tawaran kerjasama dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) untuk membuka kelas di PT. KBN (Persero), pada tahun 2017.
Untuk tujuan membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, PT. KBN (Persero) akhirnya membuka kelas pascasarjana untuk para pejabat dan pegawainya. Perkuliahan digelar di Kantor Pusat KBN di Cakung, Jakarta. Sattar Taba yang waktu itu menjabat Direktur Utama PT. KBN (Persero) bersama 11 pejabat lainnya berhasil meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada tahun 2019.
Setelah itu, Sattar Taba melanjutkan studi S-3 pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta. Tapi karena kesibukan pula, ia belum bisa fokus pada studinya. Baru setahun terakhir ia benar-benar fokus menyelesaikan program doktoral-nya. "Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas pencapaian ini," tutur Sattar Taba.
Judul disertasi H.M. Sattar Taba adalah "Peran Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (Studi di PT. Kawasan Berikat Nusantara Persero, Kementerian BUMN)". Latar belakang penelitiannya adalah terkait keberadaan BUMN di Indonesia yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung. Keberadaan BUMN didasarkan pada beberapa fungsi dan perannya, yaitu:
- Memberikan sumbangsih pada perekonomian dan penerimaan kas negara;
- Mengejar dan mencari keuntungan;
- Pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- Perintis kegiatan-kegiatan usaha; dan
- Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil.
Total aset BUMN tahun 2020 mencapai Rp 9.246,29 triliun, naik 6,09 persen dari tahun sebelumnya. Total laba bersih perusahaan BUMN pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 42,58 triliun, mengalami penurunan sebesar 73,60 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 161,29 triliun. Ada sebanyak 38 perusahaan BUMN yang mengalami kerugian di tahun 2020.
BUMN di Indonesia sebanyak 143, beroperasi pada 14 sektor yang strategis dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan nasional, bahkan menjadi salah satu agent of development tingkat global.
Namun perkembangannya, ada 7 BUMN yang masih mengalami kerugian padahal sudah diberi suntikan modal oleh negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal ini menandakan suntikan modal dari APBN dalam beberapa tahun ini nampaknya tidak menjadi jaminan meningkatnya kinerja keuangan BUMN.
Sektor di bawah PT. KBN (Persero) juga terlihat tidak begitu signifikan terhadap pemasukan keuangan negara. Peranan PT. KBN (Persero) dalam menopang sumber keuangan negara masih kecil. Selain peran yang belum signifikan berkontribusi dalam pemasukan keuangan negara, PT. KBN juga menghadapi beberapa permasalahan hukum.
Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi BUMN dan meningkatkan kinerja perusahaan, Sattar Taba berpendapat pemerintah perlu berperan lebih banyak atau bahkan turun tangan memegang kendali perusahaan. Peran kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan BUMN itu dapat dilakukan dengan Model OPAK yang ia temukan. Yaitu terdiri dari dimensi Operasional langsung, Pengendalian langsung, Ability (kemampuan) dan Kesempatan (opportunity).
Model ini merupakan model yang mengelaborasikan temuan dan kondisi eksisting, dengan novelty strategis hasil analisis ASOCA (ability, strength, opportunities, culture, dan agility). Sehingga diharapkan model ini secara akseleratif sesuai dengan dinamika dan tuntutan perubahan untuk meningkatkan peran kebijaksanaan pemerintah, agar value dan kinerja BUMN semakin meningkat hingga mampu memberikan kontribusi signifikan kepada pendapatan negara.
Dengan demikian model ini merupakan adopsi dari dimensi maupun perspektif yang ditemukan Irving Swadlow (1975) dengan dimensi operasional langsung dan pengendalian langsung yang diadopsi sebagai dimensi atau komponen model. Selain itu, faktor-faktor dalam matriks analisis ASOCA yang dikemukakan Suradinata (2013), faktor-faktor secara perspektif juga diadopsi utuh oleh peneliti yakni ability dan opportunity.
Operasi Langsung
Dalam hal ini pemerintah langsung aktif melakukan kegiatan yang dimaksudkan. Misalnya membentuk dan mengarahkan bentuk-bentuk koperasi. Dalam pelaksanaan peranan, operasi langsung merupakan tahap yang penting sebagai tahapan awal, di mana operasi langsung harus didukung oleh perencanaan strategis, serta dengan bentuk kegiatan apa peranan itu diselenggarakan.
Pengendalian Langsung
Merupakna tahapan lanjutan yang sama pentingnya dengan operasi langsung, di mana pelaksanaan peranan itu direpresentasikan dengan penggunaan perizinan, lisensi, dan penjatahan untuk mendukung peran yang optimal dari pemerintah ke BUMN.
Ability (Kemampuan)
Pada praktik pelaksanaan peranan kebijaksanaan pemerintah, pentingnya memiliki kemampuan dalam hal regulasi, administrasi dan pelayanan. Sehingga dimensi ini mencerminkan kemampuan secara internal yang dimiliki pemerintah. Tanpa regulasi, kerangka kerja dan SOP, serta administratif dan pelayanan, peran pemerintah kepada BUMN hanya sebatas normatif dan hubungan instrumental saja. Sementara peran aktif dibutuhkan oleh BUMN dengan harapan pemerintah memiliki kemampuan bagi BUMN untuk bernaung di bawahnya.
Kesempatan (Opportunities)
Pada praktik pelaksanaan peranan kebijaksanaan pemerintah, kesempatan yang ada yaitu peluang kerja sama berupa kolaborasi diantara para aktor pemerintah dan elemen masyarakat lainnya. Serta peluang disediakannya sumber daya yang menunjang seperti anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. (*)